Dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sedemikian hingga setiap orang dapat mengetahui pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah maka disusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang mendeskripsikan berbagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen IKPLHD diterbitkan secara berkala setiap tahun dan dikemas sedemikian rupa sehingga kondisi terkini lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali serta hal-hal yang mempengaruhinya dapat tersaji secara sistematis.

Untuk menjamin validitas dokumen, dalam penyusunannya berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun yang bersangkutan. Dokumen IKPLHD disusun selain untuk menjamin terpenuhinya ketersediaan dan kecukupan data serta informasi lingkungan hidup bagi semua pihak juga menjadi sumber informasi lingkungan hidup yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan.

Dokumen IKPLHD juga disusun untuk memenuhi persyaratan penilaian Nirwasitatantra dan Green Leadership yaitu penghargaan yang diberikan Presiden RI kepada Kepala Daerah dan Kepala DPRD yang dinilai berhasil melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

Dan berikut ini adalah Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Boyolali Tahun 2021 antara lain: 

A. Isu Persampahan
1. Kebijakan pengelolaan sampah melalui Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Program Sampah TPA Hanya Residu melalui Pembentukan Komunitas Hompimpah, Paguyuban Pemulung Guyub Rukun TPA, dan Paguyuban Sayuk Rukun;
3. Program Event Insidental Tanpa Sampah;
4. Sinergi pengelolaan sampah rumah tangga dalam Program Kampung PKK Berkelas (Bersih Keluarga Sehat Sejahtera);
5. Penyediaan Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun (TPSSSB3) di Permukiman dan Perkantoran.

B. Isu Alih Fungsi Lahan
1. Kebijakan Kelengkapan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) Dalam Persyaratan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (Perda Nomor 16 Tahun 2021);
2. Penetapan RDTR Kecamatan Sawit Dalam Rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021.

C. Isu Penurunan Ketersediaan Air
1. Program Kecamatan Konservasi;
2. Konservasi Mata Air Berbasis Recharge Area;
3. Sinergi Penghijauan dan Pengendalian Hama Monyet Ekor Panjang di Daerah Imbuhan Air Tanah.

D. Isu Pencemaran Air
1. Sinergi Pengentasan Kawasan Permukiman Kumuh;
2. Pengembangan Kampung Energi melalui pemanfaatan limbah kotoran ternak dan limbah UMKM (Biogas)

E. Pendukung (mendukung penyelesaian isu prioritas lingkungan hidup)
1. Program Monitoring Center For Development (Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021);
2. Program Satu Data Boyolali (Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021);

Anda dapat mendownload Dokumen IKPLHD pada link dibawah ini :

[Download] - Laporan Utama IKPLHD Kabupaten Boyolali 2021
[Download] - Ringkasan Eksekutif IKPLHD Kabupaten Boyolali 2021